Pencegahan TPPO di Sulteng Butuh Partisipasi Masyarakat

115
Norma Mardjanu

SultengTerkini.Com, PALU– Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) bertema Melalui Rakor GT-TPPP Tahun 2017 Kita Optimalkan Peran dan Fungsi Semua Sektor Dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO, Rabu (29/11/2017).

Kepala Dinas PPPA Sulteng, Norma Mardjanu  mengatakan, rakor ini dilakukan sebagai upaya untuk mensinergikan DPPP dengan instansi terkait dalam mananggulangi masalah perdagangan manusia.

Apalagi Sulteng salah satu daerah yang rawan terjadi tindakan melawan hukum ini.

“Di Sulteng dari 2015 kasus perdagangan manusia ada empat kasus, 2016 terdapat satu kasus, dan 2017 satu kasus. Memang kita tidak banyak kasusnya, tapi perlu diwaspadai, sehingga potensi itu diminimalisir sedini mungkin,” katanya.

Para korban perdagangan manusia ini tidak hanya berasal dari Kota Palu saja, melainkan dari kabupaten lainnya.

Namun kebanyakan korban ini tidak berani melapor karena identitas mereka yang ilegal, sehingga laporan yang masuk masih sedikit.

Norma menilai, era teknologi saat ini menyebabkan perdagangan orang semakin marak.

“Perdagangan orang juga sekarang pakai online,” ungkapnya.

Untuk itu, ia sangat mendukung terbentuknya tim ini dan kontribusi Tim Gugus sangatlah dibutuhkan.

“Harapannya bisa bersatu padu untuk mengurangi angka perdagangan manusia,” pungkasnya.

Sementara itu, Firdaus selaku Kepala UPT P2TKI Sulteng mengatakan, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

“Penanggulangan dengan melibatkan masyarakat dapat dibentuk dalam komunitas,” katanya.

Saat ini di Sulteng kata dia, komunitas peduli TPPO baru ada di beberapa kabupaten. karena sejak akses perbatasan terbuka, justru mempermudah pelaku kejahatan untuk mengirim korban perdagangan manusia.

“Jadi perlu ada jejaring kerja antara aparat dan masyarakat, hingga ke tingkat desa,” tuturnya.

Selain itu, menurut dia, dengan melibatkan masyarakat dalam komunitas dapat menghemat anggaran. Sebab, selama ini penanganan masalah tersebut menghabiskan biaya yang besar. SAH

Silakan komentar disini...