Pemuda Muhammadiyah: Komitmen Pemberantasan Korupsi Jokowi Parah

288
DISKUSI Madrasah Antikorupsi Muhammadiyah. FOTO: ZUNITA/DETIKCOM

SultengTerkini.Com, JAKARTA– Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pemberantasan korupsi di era Pemerintahan Presiden Jokowi buruk. Jokowi dinilai kurang tegas dalam hal pemberantasan korupsi.

“Bila kita buat multiple choice langkah politik antikorupsi Jokowi itu ada di kata mantap, sangat mantap, parah, parah banget. Jokowi ada di mana? Jokowi ada di parah. Bagi saya, komitmen pemberantasan korupsi Jokowi itu ada di posisi parah, belum sampai parah banget, tapi sudah parah,” kata Dahnil di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).

Dahnil menyampaikan ini dalam diskusi Madrasah Antikorupsi Muhammadiyah yang bertajuk ‘Satu Tahun Politik Antikorupsi Pemerintahan Jokowi’. Selain Dahnil, Wakil Koordinator ICW Ade Irawan serta aktivis HAM dan antikorupsi Haris Azhar hadir sebagai pembicara.

Dahnil menilai Jokowi kurang tegas mengambil langkah dalam pemberantasan korupsi sehingga muncul kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, aktivis antikorupsi, terutama kasus Novel baswedan. Kasus Novel Baswedan, menurut Dahnil, merupakan salah satu ujian pokok atau komitmen pemberantasan korupsi Jokowi.

“Sederhana sekali, kita mulai dari adanya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, aktivis antikorupsi yang dilakukan oleh polisi dan seterusnya, mulai kriminalisasi terhadap Novel itu masih dilakukan ketika KPK pada jilid sebelumnya itu berusaha melakukan pencegahan kasus korupsi wajib, dalam hal ini kepolisian,” sambung dia.

Sementara itu, Wakil Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan praktik korupsi masif karena upaya serangan pada pemberantasan korupsi dibiarkan. Sedangkan masyarakat dibuat lemah dalam mengkritisi pemberantasan korupsi.

“Kalau ini tak diperbaiki, praktik akan makin menjadi, padahal mulai memasuki tahun politik. Kalau tak diantisipasi, nggak ada keberanian, nggak ada aksi, itu ini akan makin menjadi. Presiden juga akan rugi selain masyarakat,” tutur Ade.

Ade juga menuturkan, jika pengadaan infrastruktur terus dilakukan tetapi pemberantasan korupsi diabaikan, program Nawacita Jokowi akan gagal.

“Sebesar apa pun anggaran untuk infrastruktur tetapi bila korupsi nggak dilawan, program (Nawacita) itu akan gagal. Melawan korupsi bukan hanya menepati janji Nawacita, tetapi memastikan program berjalan, karena penegakan antikorupsi ini berkaitan dengan program yang berjalan,” tutur Ade. (sumber: detik.com)

Silakan komentar disini...