Bupati Poso Hadiri Sarasehan di Manado Bahas Hasil Temuan BPK RI se Sulawesi

417
WhatsApp Image 2018-01-29 at 11.32.25
PARA peserta sarasehan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan permasalahannya, yang salah satu pesertanya dihadiri Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu (paling tengah). FOTO: IST

SultengTerkini.Com, MANADO– Sekitar 500 orang pejabat yang merupakan kepala daerah dan Inspektur dari semua wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Pulau Sulawesi berkumpul di Hotel Sintesa Peninsula, Kota Manado, Sulawesi Utara, Senin (29/1/2018).

Mereka hadir untuk mengikuti kegiatan sarasehan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui Auditorat Utama Keuangan Negara VI.

Kegiatan itu dikemas dalam bentuk diskusi kelompok terarah sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi BPK dan permasalahannya.

Berdasarkan hasil kerja BPK tahun 2017, telah diisyaratkan catatan penting bagi seluruh daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat sejumlah hal yang menjadi temuan bagi BPK.

Karena itulah, BPK RI melalui Auditorat Utama Keuangan Negara VI menggelar sarasehan sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi BPK dan permasalahannya yang dilangsungkan di Manado. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK, dengan menghadirkan para kepala-kepala daerah serta inspektur se Pulau Sulawesi.

Yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan Anggota VI BPK RI, dan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa.

Sejumlah kepala daerah dari Sulawesi Tengah, turut hadir mengikuti kegiatan itu termasuk Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu yang saat ini sedang berupaya membenahi Kabupaten Poso.

Bupati Poso hadir didampingi Kepala Inspektorat Kabupetan Poso, Abram Sigilipu Magido.

Sebelumnya, Kabupaten Poso memang telah melakukan penertiban aset. Seluruh kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat, yang menjadi temuan BPK telah dikumpulkan dan ditarik penggunaannya dari tangan pemegang, selanjutnya telah diproses kembali peruntukannya.

“Memang target kami di tahun 2018 adalah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Disamping itu juga ada target lainnya, yaitu meraih piala Adipura. Sebelumnya, yang menjadi temuan BPK di Poso adalah aset. Karena itu kami berupaya membenahi masalah aset, baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak,” ujar Bupati Darmin. MIT

Silakan komentar disini...