DAK KB Gairahkan Program KKBPK di Sulteng

356
WhatsApp Image 2018-03-15 at 14.12.44
PESERTA sosialisasi Pelaksanaan DAK Subbidang KB 2018 dan perencanaan Dana Dak Subbidang KB 2019 di salah satu hotel Jalan Zebra Palu, Kamis (15/3/2018). FOTO: HAFSAH

SultengTerkini.Com, PALU– Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana (KB) pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggairahkan program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Abdullah Kemma mengakui adanya dana DAK dapat menggairahkan program KKBPK.

Apalagi katanya, anggaran DAK Bidang KB 2018 totalnya mencapai Rp61 miliar terdiri dari Rp11 miliar untuk fisik dan Rp50 miliar non fisik dan akan didistribusikan untuk 13 kabupaten dan kota.

“Untuk pertama kalinya dialokasikan DAK nonfisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk 13 kabupaten dan kota,” kata Abdullah Kemma.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD-KB dari 13 kabupaten/kota.

Ia mengatakan, DAK Sub Bidang KB merupakan bantuan dana Pemerintah Pusat kepada kabupaten dan kota tertentu untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui Program KKBPK beserta sarana dan prasarana pendukungnya dalam rangka pengendalian jumlah penduduk.

“DAK sifatnya untuk membantu, bukan menggantikan dana APBD, sehingga hendaknya kabupaten/kota tidak mengurangi jumlah anggaran APBD untuk KB yang selama ini telah dialokasikan oleh kab/kota,” kata Abdullah saat memberikan materi di hadapan peserta sosialisasi Pelaksanaan DAK Subbidang KB 2018 dan perencanaan Dana Dak Subbidang KB 2019 di salah satu hotel Jalan Zebra Palu, Kamis (15/3/2018).

Menurut Abdullah, dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintah kabupaten dan kota untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana KB serta operasional sebagaimana dimaksud di kabupaten dan kota.

DAK Sub Bidang KB diarahkan kepada kabupaten dan kota tertentu untuk mendanai kebutuhan prasarana dan sarana fisik Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dengan prioritas pada kabupaten dan kota yang angka kesertaan ber-KB atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) masih rendah.

Juga daerah yang angka kelahiran atau Child Woman Ratio (CWR) yang tinggi, persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KPS dan KS-I) masih tinggi, jumlah keluarga (keluarga miskin) masih tinggi dan kepadatan penduduk tinggi.

Dengan dukungan anggaran DAK yang bertambah besar setiap tahunnya, diharapkan agar seluruh kabupaten dan kota penerima DAK Subbidang KB dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang akan betul-betul memberikan daya ungkit terhadap pencapaian sasaran RPJMN dan Renstra BKKBN tahun 2015-2019 tersebut. SAH

Silakan komentar disini...