Kapolri Prediksi Pemilu 2019 Miliki Potensi Kerawanan Cukup Tinggi

130
WhatsApp Image 2018-09-24 at 19.06.14
SUASANA video konferensi dengan Menkopolhukam Wiranto di Jakarta yang berlangsung di Aula Rupatama polda setempat, Senin (24/9/2018). FOTO: ISMAIL SALAHUDDIN

SultengTerkini.Com, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola melakukan video konferensi dengan Menkopolhukam Wiranto di Jakarta yang berlangsung di Aula Rupatama polda setempat, Senin (24/9/2018).

Bersama Gubernur Longki juga hadir Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Ermi Widyanto, Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen, dan Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming dalam video konferensi yang di dalamnya juga terhubung dengan seluruh provinsi di Indonesia itu.

Pejabat utama lainnya juga terlihat menyimak dengan saksama seluruh penyampaian melalui video konferensi yang juga terhubung dengan aula Rupatama Mabes Polri.

Mereka itu diantaranya Wali Kota Palu Hidayat, Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapata, Bupati Donggala Kasman Lassa, dan Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai, serta para pejabat lainnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Menkopolhukam yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa perlu ada kesadaran bersama semua elemen bangsa guna menyambut pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang, sehingga masyarakat dapat mengambil perannya masing-masing secara maksimal sesuai dengan kemampuannya.

Kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah agar mempersiapkan segalanya secara matang dan terukur.

Pemilu 2019 mendatang berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya. Karena kali ini rakyat akan secara serentak memilih lima calon. Pertama calon presiden dan wakil presiden, kedua calon anggota DPR-RI, ketiga calon anggota DPD-RI, keempat calon anggota DPRD tingkat provinsi, dan yang kelima adalah calon anggota DPRD tingkat kabupaten/kota.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memprediksi, bahwa pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun 2019 memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Untuk itu butuh sinergi berbagai pihak untuk mengawalnya.

KPU bersama Bawaslu dituntut profesional dan berbuat adil untuk mengatasi berbagai masalah.

Salah satu potensi kerawanan tersebut menurut Tito adalah panjangnya agenda pesta demokrasi sejak penetapan calon pada September ini hingga pelantikan pada Oktober 2019 mendatang.

Ditambah Indonesia juga akan menjadi tuan rumah perhelatan bertaraf Internasional.

Asian Para Games yang akan dimulai 8-16 Oktober 2018, kemudian pertemuan IMF World Bank di Bali pada 8 hingga 14 Oktober 2018. Terakhir ajang internasional pada 11 Oktober akan ada perhelatan Asian Leaders.

Maka Kapolri sangat serius mengantisipasi berbagai kerawanan selama proses Pemilu dengan mengerahkan 272 ribu personel kepolisian yang dibantu TNI dan unsur lainnya.

Pengamanan ini sudah dimatangkan dengan operasi sandi Mantap Brata. Ia tidak ingin potensi kerawanan tersebut menjalar menjadi tidak terkendali.

Menjadi penting demokrasi berjalan aman dan damai. Karena dunia internasional tertuju ke Indonesia.

Citra positif selama proses pemilu dipastikan akan mempengaruhi sentimen positif pada neraca perekonomianĀ  Indonesia.

Pers media, katanya juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk citra positif negara. Ia berharap agar media tidak memberikan judul negatif bombastis, untuk memberitakan perihal pemilu.

Karena masyarakat begitu beragam dan dalam suasana yang sangat kompetitif, sehingga dikhawatirkan menimbulkan kerawanan sosial baru.

Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto menekankan kepada seluruh prajurit dan seluruh jajaran di bawah kendalinya agar dapat bersikap netral.

Selain itu pula seorang prajurit dapat memberikan contoh baik serta memberi pemahaman yang matang kepada rakyat.

Ketua Bawaslu RI Arief Budiman melengkapi rapat tersebut dengan menyerukan imbauannya kepada Bawaslu provinsi dan kota agar melakukan pencegahan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan melaporkan secara berjenjang.

Ia juga menjamin, bahwa seluruh anggota Bawaslu adalah pribadi-pribadi yang memiliki kompetensi memadai. Karena telah melakukan pelatihan kepada penyidik dan penyelidik yang ada di Bawaslu dan hasilnya diteruskan di polda dan polres. */CAL

Silakan komentar disini...