Pemkab Sigi Didesak Segera Relokasi dan Tata Kawasan Pengungsian

224
WhatsApp Image 2018-10-11 at 19.51.37
SALAH satu lokasi pengungsian di Kabupaten Sigi. FOTO: IST

SultengTerkini.Com, SIGI– Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) usai mengunjungi salah satu lokasi pengungsian di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru mengatakan kini sudah saatnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi merelokasi dan menata lokasi pengungsian warga.

Mengingat sampai saat ini titik pengungsian masih tersebar pada banyak lokasi di Sigi.

Masykur menyampaikan hal itu dikarenakan selama 13 hari sejak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi  kondisi pengungsian warga masih tersebar di banyak titik dan tidak tertata.

Masing-masing warga membangun tenda pengungsian, baik dalam pengelompokan kecil sesuai pilihan tempat yang dianggap aman sampai pada sebaran satu dua tenda di setiap lokasi.

Walaupun sebagian lainnya terkonsentrasi dalam kelompok besar seperti di lapangan dan tanah lapang baik di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi.

Menurutnya, khusus bagi wilayah yang terpapar langsung bencana seperti di Kelurahan Balaroa dan Petobo, Desa Jono Oge dan Sibalaya serta di sepanjang wilayah pesisir pantai baik di Kota Palu dan Kabupaten Donggala yang tidak memungkinkan lagi dihuni.

Karena menurutnya, pertimbangan keselamatan dan kenyamanan hidup, sangat urgen segera dilakukan relokasi oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng ini meminta pemerintah segera menyiapkan kawasan khusus pemukiman baru bagi warga.

Sebagaimana yang sudah digagas oleh Bupati Sigi Irwan Lapata mempersiapkan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Haspam di Desa Pombewe.

“Saya kira percepatan kebijakan ini perlu segera direalisasikan, dibangun kesiapan program dan tahapan kerjanya, temasuk hal teknis pendukung di lapangan. Kita mengapresiasi dan mendukung langkah sigap Bupati Sigi ini. Apalagi prasayarat lokasinya sangat memungkinkan dan tidak hambatan berarti guna membangun kawasan pemukiman baru dan sumber penghidupan pertanian warga dalam jangka panjang,” katanya.

Apalagi kawasan eks PT Haspam sudah menjadi tempat pengungsian warga dari Desa Jono Oge. Data sementara sebanyak 68 Kepala Keluarga dan 215 jiwa warga kini hidup di wilayah tersebut.

Warga bersama relawan kemanusiaan saat ini sedang menata dan membangun sarana dan prasarana darurat seperti hunian sementara (Huntara) dan MCK (mandi, cuci, kakus).

Bersama relawan kemanusiaan, juga Partai Nasdem mendukung pembangunan tahap awal MCK semi permanen sebagai salah satu kebutuhan mendesak warga di tempat pengungsian, kata Masykur.

Lebih lanjut Masykur menambahkan, upaya cepat pemerintah untuk merelokasi warga dari titik pengungsian ke lokasi baru mendesak dilakukan.

Sebab hal ini akan lebih memudahkan kontrol atas segala sesuatunya, mulai dari pemenuhan  ketersediaan pangan, perawatan kesehatan, khususnya ibu dan anak dan pembangunan barak pengungsian.

Masykur juga berharap kepada pemerintah agar seluruh warga Jono Oge yang masih tersebar di beberapa titik pengungsian bisa direlokasi ke lokasi eks PT Haspam untuk disatukan dengan 68 Kepala Keluarga yang sudah berada disana.

Jika program tersebut sukses dilaksanakan, maka hal ini akan menjadi program percontohan bagi daerah lainnya.

Termasuk warga yang hari ini mengungsi karena wilayah huniannya tidak memungkinkan lagi untuk kembali dihuni akibat bencana gempa, tsunami dan likuifaksi.

“Saya kira perpanjangan masa tanggap darurat, 13 sampai 26 Oktober 2018 ini hal yang mendesak dilakukan, relokasi dan penataan wilayah pengungsian dan pemenuhan pangan kepada seluruh warga yang terpapar bencana di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi,” tutur Masykur. CAL

Silakan komentar disini...