Pemerintah RI Harus Selamatkan Muslim di Uighur China!

158
bbc
PARA pengunjuk rasa meminta pemerintah Indonesia tidak berpangku tangan perihal Muslim Uighur di Cina. FOTO: BBC NEWS INDONESIA

SultengTerkini.Com, JAKARTA– Ketua dewan pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku prihatin dan menyesalkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap kaum muslim di Uighur China.

Ia meminta pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah diplomatik tegas untuk membantu kaum muslim tersebut.

“Saya menyesalkan dan menyesalkan perlakuan diskriminatif dan tindakan sewenang- wenang yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap saudara-saudara kita sesama Muslim di provinsi Uighur China yang menunjukkan tidak adanya kebebasan di dalam menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing,” ujar Aburizal Bakrie dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/12/2018).

Ia mengatakan kasus ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan menurutnya termasuk dalam penindasan sebagaimana yang tertulis dalam piagam HAM dalam PBB.

“Serta merupakan pelanggaran dan bahkan penindasan terhadap Hak Azasi Manusia sebagaimana piagam HAM-PBB,” ucapnya.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah mengambil langkah tegas kepada China. Pemerintah menurutnya tidak perlu ragu untuk menyelamatkan kaum muslim di Uighur China.

“Oleh karena itu sebagai bangsa yang cinta damai , sebagai bangsa yang menjunjung nilai Pancasila kami mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomatik yang tegas dan tidak ragu-ragu untuk membantu dan menyelematkan saudara kita muslim Uighur dari tindakan sewenang-wenang,” kata Aburizal.

Sebelumnya kondisi masyarakat suku Uighur di China jadi sorotan publik di Indonesia belakangan ini. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kedubes China pada Senin (17/12). Kemlu meminta China terbuka soal kondisi suku Uighur.

“Dalam hal ini Kedubes RTT (Republik Rakyat Tiongkok) juga menyampaikan komitmen RRT terhadap perlindungan HAM, dan sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur perlu diketahui oleh publik,” kata jubir Kemlu Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jl Cikini 1, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

(sumber: detik.com)

 

Silakan komentar disini...