BNPB Alokasikan Rp 50 M Bayar Gaji Pembangun Huntara di Sulteng

24
IMG_20190522_150118
KEPALA Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Ferdinan Kana Lo bersama PPK PUPR, Zulfkar saat menggelar jumpa pers di aula BPPW Sulteng, Rabu (22/5/2019). FOTO: MUHAMMAD

SultengTerkini.Com, PALU– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalokasikan dana talangan Rp 50 miliar untuk menanggulangi gaji tukang  atau pembangun hunian sementara (huntara) di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang belum terbayarkan.

Hal ini diungkapkan Kepala Balai Prasarana Pemukiman (BPP) Wilayah Sulteng, Ferdinand Kana Lo kepada sejumlah jurnalis, Rabu (22/5/2019).

“Dana talangan ini diperuntukkan membayar gaji tukang yang belum terbayar,” katanya dalam jumpa persnya di Aula BPP Wilayah Sulteng.

Menurutnya, dana talangan tersebut belum termasuk sisa dana yang harus dibayar kepada perusahaan pembangun huntara, baik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau non BUMN.

“Nanti tahap kedua baru diupayakan dibayar seluruhnya. Sementara ini prioritas bayar tukang dulu,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 21 perusahaan yang fokus membangun huntara. Dari 21 perusahaan itu, terdapat empat perusahaan berstatus BUMN, sedangkan sisanya perusahaan lokal non BUMN.

Untuk proses pencairannya, seluruh huntara yang dibangun 21 perusahaan tersebut diaudit review oleh BPKP Sulteng guna memastikan berapa nominal huntara yang dibangun.

Setelah diaudit, nominal proyek diusulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  PUPR kepada BNI sebagai pihak yang menyalurkan dana tersebut dalam bentuk non tunai alias transfer dengan dipotong pajak 10 persen.

Akan tetapi kata Ferdinand, perusahaan diwajibkan memiliki bukti kontrak. Jika tidak, perusahaan tersebut hanya mendapatkan 10 persen dari nilai proyek.

“Bagi perusahaan BUMN hanya dapat 10 persen.  Sedangkan perusahaan non BUMN mendapat 20 persen, itu pun perusahaan terkontrak,” jelasnya.

Sementara itu, PPK PUPR, Zulfikar mengatakan, sudah membicarakan bagaimana tindak andil negara dalam pembangunan huntara.

Hasilnya pemerintah pusat mengalokasikan dana talangan dan sisanya dicairkan ditahap selanjutnya.

“Huntara bisa segera diisi. Kalau ada yang layak huni, pemda diharapkan segera dihuni,” katanya. MAD

Silakan komentar disini...
loading...