Kasus Hoax Yahdi Basma Naik Status ke Tingkat Penyidikan

38
WhatsApp Image 2019-07-13 at 06.15.56
GUBERNUR Sulawesi Tengah Longki Djanggola saat memberikan keterangan kepada sejumlah jurnalis di Mapolda Sulteng usai melaporkan kasus hoax yang menimpanya dengan terlapor Yahdi Basma. FOTO: ICHAL

SultengTerkini.Com, PALU– Kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax “Longki Djanggola Biayai People Power di Sulteng” dengan terlapor Yahdi Basma, politisi Nasdem kini memasuki babak baru.

Penyidik dikabarkan telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasus hoax yang dilaporkan oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto yang dikonfirmasi SultengTerkini.Com, Sabtu (13/7/2019) membenarkan penyidik telah menaikkan status kasus hoax itu dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Peningkatan status penyelidikan ke tingkat penyidikan itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Sulteng pada Selasa (9/7/2019). Berkenaan dengan itu, SPDP kasus hoax tersebut juga sudah dikirim ke pihak kejaksaan pada Rabu (10/7/2019).

“Iya sudah ditingkatkan kasusnya ke penyidikan. SPDP-nya juga sudah dikirim ke kejaksaan,” kata Didik.

Meski statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan, namun penyidik belum menetapkan satupun tersangkanya.

Ia mengatakan, penyidik berencana memanggil dan memeriksa kembali saksi-saksi. Setidaknya ada empat orang saksi yang surat panggilannya sudah dilayangkan kepada bersangkutan.

Keempat saksi yang akan diperiksa itu adalah anggota dan admin sejumlah grup WhatsApp, termasuk satu diantaranya terlapor Yahdi Basma.

“Surat panggilan keempat orang itu sudah dikirim tanggal 10 Juli kemarin untuk agenda pemeriksaan pada Senin (15/7/2019) pekan depan,” kata orang pertama di Bidang Humas Polda Sulteng itu.

Gubernur Longki Djanggola sebagai pelapor kasus itu juga sudah diperiksa oleh penyidik.

“Iya sudah tadi (pemeriksaan) sebagai penyempurnaan BAP (berita acara pemeriksaan) saja,” kata Gubernur Longki yang ditemui media ini usai silaturahmi daerah BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulteng di sebuah hotel Jalan Mohammad Hatta, Kota Palu, Kamis (11/7/2019) malam.

Gubernur juga mengungkapkan jika kasus itu sudah ditingkatkan statusnya ke penyidikan.

“Sudah naik ke penyidikan, SPDPnya juga katanya sudah dikirim ke jaksa. Info lebih jelasnya tanya ke penyidik,” ungkap Gubernur Sulteng dua periode itu.

Sebelumnya diberitakan, dari hasil pemeriksaan 17 saksi beserta alat bukti oleh tim penyidik Polda Sulteng, pelaku kasus itu mengerucut ke Yahdi Basma sebagai salah satu dari tiga nama terlapor yang diduga menyebarkan hoax melalui akun Facebook (FB) dan sejumlah grup WhatsApp (WA).

Dari tiga terlapor itu, pelaku kasus hoax itu sudah mulai mengerucut ke salah satunya, yakni Yahdi Basma.

“InsyaAllah sudah mulai mengerucut,” katanya dalam konferensi pers di Aula Torabelo Mapolda Sulteng, Senin (8/7/2019).

Kapolda juga memastikan dalam waktu yang tidak lama penyidik akan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Ia menyampaikan secara signifikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulteng lebih memahami muara kasus tersebut.

“Secara legal standing, Pak Gubernur Longki sudah melaporkan langsung Yahdi Basma ke Krimsus Polda Sulteng. Mohon doa restunya, semoga dalam waktu dekat sudah ada penetapan tersangkanya,” tegas mantan Wakapolda Kalimantan Timur itu.

Tak hanya pidana, Yahdi Basma yang merupakan anggota DPRD Sulteng asal Partai Nasdem itu juga terancam dikenai sanksi adat atau givu sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya dengan menghina dan mencemarkan nama baik Gubernur Longki Djanggola yang notabene merupakan Tomaoge di Sulteng.

“Gubernur Longki adalah Tomaoge atau orang yang sangat dihargai masyarakat Sulteng. Apalagi, beliau adalah cucu Raja Palu ke II,” katanya kepada media ini di depan Mapolda Sulteng, Jumat (5/7/2019).

Pemberian givu kepada Yahdi Basma merupakan bentuk penyelesaian secara adat yang dikenal dengan istilah tonda talusi.

Dalam proses penyelesaian itu melibatkan unsur pemerintah, lembaga adat dan tokoh agama.

Untuk memulai proses tonda talusi, Ketua 1 Dewan Adat Kota Palu, Timuddin Bouwo menerangkan akan memanggil Yahdi Basma sebagai tosalah atau orang bersalah melalui Suro Adat di Bantaya. Kemudian diadakan Forum Potangara Nuada atau sidang adat. CAL/MAD

Silakan komentar disini...
loading...