Sekprov Sulteng Bedah Tiga Problem Perawat di Palu

29
WhatsApp Image 2019-06-24 at 08.05.36
SEKRETARIS Provinsi Sulawesi Tengah Mohammad Hidayat Lamakarate saat menghadiri seminar keperawatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Palu, Ahad (23/6/2019), di Gedung Pogombo. FOTO: HUMAS

SultengTerkini.Com, PALU– Dari kebanyakan curhat perawat, ketimpangan kesejahteraan, kekeliruan penempatan dan sedikitnya ruang kerja adalah yang paling sering diadukan.

Tiga problem tersebut dibedah Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) Mohammad Hidayat Lamakarate saat berbicara di hadapan perawat-perawat se Kota Palu dalam seminar keperawatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Palu, Ahad (23/6/2019), di Gedung Pogombo.

Apresiasi yang terlalu tinggi bagi dokter disinyalir jadi salah satu faktor mengapa ketimpangan kesejahteraan terus terjadi diantara para tenaga kesehatan mulai dokter, perawat, bidan, apoteker dan sebagainya.

Olehnya Ia mendorong para ahli profesi duduk bersama guna menyepakati dan lalu meregulasi pola pembagian insentif yang lebih proporsional.

Menyiasati problem kedua lanjut Sekprov, apabila ada perawat dipromosi ke jabatan struktural atau bersangkutan ingin pindah ke dinas dengan tugas tanggung jawab yang tidak ada korelasi dengan keahlian, maka angka kredit bersangkutan akan dihentikan sementara dan baru aktif lagi jika Ia kembali ke perawat.

“Tapi sebenarnya saudara rugi karena nanti harus kembali lagi ke angka (kredit) terakhir,” katanya.

Langkah ini jelasnya untuk memproteksi profesi perawat supaya tidak hilang tugas fungsionalnya yang dikhawatirkan akan membuat bersangkutan hilang kemampuan teknisnya.

“Ini akan saya jaga jangan sampai ada tenaga kesehatan yang hilang tugas-tugas fungsionalnya,” kata Sekprov menegaskan.

Untuk menyelesaikan poin terakhir diakui Sekprov cukup berat mengingat ruang-ruang di sektor pemerintah makin terbatas khususnya melalui jalur penerimaan CPNS yang menyediakan formasi kesehatan khususnya perawat.

Meski demikian Ia tetap mendorong kabupaten/kota membuka formasi kesehatan dengan prioritas penempatan di wilayah terdepan dan terluar.

Guna menyalurkan perawat-perawat yang belum dipekerjakan di unit kesehatan pemerintah maupun swasta, maka Sekprov mengajukan gagasan perawat mandiri.

Gagasan ini didorong pengamatannya yang melihat ada masyarakat yang sanggup finansial, tapi tidak punya cukup waktu menjaga keluarga sakit di rumah akibat kesibukan kerja, sehingga butuh jasa perawat untuk mengganti.

Sekprov mengaku pernah mengalami betapa sulitnya menemukan perawat yang bersedia menjaga pasien di rumah padahal Ia siap membayar insentif sesuai tarif yang diminta.

“Banyak perawat profesional yang mau kerja, tapi belum dapat ruang kerja,” ungkapnya.

Peluang ini yang Ia harap bisa jeli dilirik PPNI supaya perawat bisa dihubungkan dengan lembaga atau orang mencari jasanya.

“Jangan sampai perawat makin banyak dan PPNI pusing bagaimana memfasilitasi yang mau bekerja dan berani berpikir keluar dari kebiasaan saat ini,” pungkasnya mendorong peserta seminar. CAL

Silakan komentar disini...
loading...